Anak Bangsa Banyak yang Mati, DPR Minta Polisi Seret Oknum BPOM yang Lalai Bertugas

Anak Bangsa Banyak yang Mati, DPR Minta Polisi Seret Oknum BPOM yang Lalai Bertugas

Anak Bangsa Banyak yang Mati, DPR Minta Polisi Seret Oknum BPOM yang Lalai Bertugas

Anggota Komisi III DPR RI Santoso menilai BPOM merupakan pihak yang harus bertanggung jawab mengenai maraknya kasus gagal ginjal akut pada anak-anak yang diduga akibat penggunaan obat sirop yang mengandung etilen glikol. Foto ilustrasi: antaranews.com

jpnn.com, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Santoso menilai BPOM merupakan pihak yang harus bertanggung jawab mengenai maraknya kasus gagal ginjal akut pada anak-anak yang diduga akibat penggunaan obat sirop yang mengandung etilen glikol.

Dia menganggap BPOM secara lembaga tidak bisa dijerat pidana, tetapi orang-orang yang lalai menjalankan fungsi dan tugasnya seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban di depan hukum.

“BPOM secara kelembagaan tidak bisa dipidana namun jika ada oknum pegawai dan pejabat di sana melakukan kelalaian terhadap pengawasan obat maka bisa dijerat pasal lalai seperti yang dirumuskan dalam KUHP,” kata Santoso, Kamis (27/10).

Dia menjelaskan kealpaan atau kelalaian adalah jenis kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari kurang kehati-hatian, sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi.

Santoso melanjutkan dalam undang-undang memang tidak didefinisikan pengertian dari kelalaian. Namun terkait dengan culpa, di Indonesia terdapat pasal kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain diatur dalam Pasal 359 KUHP.

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Selain itu, bisa juga dijerat dalam pasal turut serta seperti yang tertuang dalam pasal 55 KUHP,” jelasnya.

Karena itu, dia mendesak Polri agar betindak tegas dan harus menyelidiki kasus ini sampai tuntas. Sebab, kurangnya pengawasan ini melibatkan banyak nyawa anak-anak generasi penerus bangsa.

“Polri harus tegas. Jika ada pejabat atau staf BPOM yang tidak kooperatif dalam memberikan informasi data obat-obatan kepada penegak hukum, maka bisa dijerat dengan pasal menghalang-halangi penyelidikan-penyidikan. Artinya, dalam hal mengungkap kasus ini penyidik sudah punya legitimasi kuat dari UU, tinggal gaspol,” pungkasnya. (Ast/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

Anggota Komisi III DPR Santoso menilai kurangnya pengawasan BPOM ini mengakibatkan banyak nyawa anak generasi penerus bangsa menghilang.

Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News


Artikel ini bersumber dari www.jpnn.com.