Sri Mulyani Memberi Syarat Penghentian Penyidikan Pidana Dan Membayar Denda Empat Kali Lipat

admin

Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dapat menghentikan penyidikan tindak pidana produksi jika tersangka membayar denda empat kali lipat dari nilai produksi.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pajak Atas Penerimaan Negara. Aturan baru ini rencananya akan dirilis pada 22 November 2023.

Berdasarkan Pasal 2(1) UU 54/2023, penyidikan dapat dilakukan oleh Menteri Pemerintahan Bidang Keuangan, pegawai yang ditunjuk, jaksa, atau pegawai yang ditunjuk.

Dalam penyidikan, tersangka dapat meminta penghentian proses penyidikan, termasuk pengenaan sanksi administratif berupa denda pendapatan negara. Caranya dengan mengajukan permohonan penghentian kepada Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk.

Menteri atau pejabat yang ditunjuk selanjutnya akan memeriksa permohonan tersebut untuk menentukan pelanggaran yang dilakukan dan besarnya denda yang harus dibayar.

Sekretaris atau pejabat yang ditunjuk memberikan kepada terdakwa surat persetujuan permohonan penghentian sementara penyidikan, disertai besarnya denda dan batas waktu pembayaran.

Apabila hasil penggeledahan tidak memenuhi ketentuan penghentian penyidikan tindak pidana yang menghasilkan pendapatan negara, Seri Mulyani atau pejabat yang ditunjuk akan mengirimkan surat penolakan kepada tersangka yang memuat alasannya.

Sedangkan jika ada tersangka yang diketahui maka harus membayar denda ke rekening pemerintah yang ditunjuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Tersangka melampirkan bukti pembayaran dengan pengakuan bersalahnya. Menteri atau pejabat yang berwenang menyampaikan surat kepada Penuntut Umum untuk meminta penghentian penyidikan tindak pidana yang dipilih dalam jangka waktu lima hari kerja sejak bukti pembayaran diterima.

Permohonan tersebut diajukan dengan berbagai syarat seperti laporan kejadian, instruksi misi investigasi, pemberitahuan dimulainya investigasi, surat dimulainya kembali investigasi, permintaan penghentian investigasi, dan surat permintaan persetujuan. Penyidikan harus dihentikan dan pernyataan pengakuan bersalah tersangka, serta bukti-bukti yang menunjukkan pembayaran tindakan administratif berupa denda, harus diserahkan.

“Jika tersangka tidak cukup membayar atau lalai membayar tindakan administratif, seperti denda sebesar empat kali jumlah pajak konsumsi yang harus dibayar pada batas waktu pembayaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 (2) Penyidikan tetap berjalan sesuai ketentuan undang-undang (Pasal 7, 2023, halaman 54).

Ada kekhawatiran bahwa penarikan tarif plastik akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga dapat menjadi beban bagi industri yang sedang berkembang. Oleh karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam menerapkan tarif plastik tersebut.

Rene Yanetta, Direktur Jenderal Kementerian Perindustrian, Usaha Kecil Menengah dan Diversifikasi (IKMA), mengatakan penghapusan tarif plastik hanya akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan atau pemanfaatan industri dalam negeri.

Industri ini mencakup usaha kecil dan menengah dengan pangsa 99,7% dan industri makanan dan minuman dengan sekitar 1,68 juta usaha. Ia khawatir pencabutan tarif plastik justru akan mengganggu sisi permintaan dan berujung pada penurunan yang pasti.

“Jika permintaan menurun, maka permintaan yang ada pasti akan diisi oleh produk impor yang lebih murah. Ini juga menjadi permasalahan yang perlu kita selesaikan, karena permintaan masih ada, namun konsumen pasti akan cenderung memilih harga yang lebih murah. ” “ harganya murah,” ujarnya. Pasalnya, tidak ada pajak atas wadah plastik.

Terkait plastik, Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Energi melihat hal ini dari perspektif lingkungan. “Salah jika kita menganggap kemasan plastik sebagai sampah, karena masih bisa diolah kembali dan dijadikan bahan baku,” ujarnya.

Pengenaan cukai pada kemasan plastik tentunya akan menyesuaikan harga yang ditanggung konsumen, kata Rennie. Ia menambahkan, jika terjadi penyesuaian harga, pasti permintaan akan menyesuaikan pula. “Kami khawatir dengan kondisi seperti ini, industri dalam negeri yang sudah tumbuh bisa terhambat,” ujarnya.

Dampaknya, kata Rennie, adalah adanya kemauan untuk mengoreksi pemanfaatan industri nasional ke tingkat yang lebih rendah. Kemudian karena penggunaan yang rendah, daya saing menurun.

“Ini akan diisi melalui kuota impor,” katanya, “Impor tidak hanya terbatas pada produk jadi yang kita produksi, seperti makanan dan minuman kemasan, tetapi juga akan diisi dengan produk impor dan bahan baku.”

“Kewajiban kita adalah bagaimana menumbuhkan kembali industri ini setelah dua tahun terpuruk, namun kini mulai bergerak lagi dan ada pembicaraan mengenai hal itu,” imbuhnya. “Bisa dibayangkan betapa sulitnya menghidupkan kembali. . Industri kami mulai berkembang karena penarikan… Gambar plastik ini.

Tags

Related Post

Leave a Comment