DPRD Surabaya Sebut Pembangunan Rusunawa Tak Dianggarkan pada 2023

DPRD Surabaya Sebut Pembangunan Rusunawa Tak Dianggarkan pada 2023

JawaPos.com–Pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Kota Surabaya, tidak dianggarkan lagi dalam Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2023. Itu disampaikan Wakil Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya Aning Rahmawati.

Aning mengatakan, tidak dianggarkannya rusunawa karena ketiadaan anggaran dari pemerintah pusat. Biasanya setiap tahun ada dua blok rusun yang dibangun dari anggaran pusat melalui dana alokasi khusus (DAK).

”Sehingga 6.000 antrean rusun dari MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) masih harus bersabar untuk menanti konsep rusunami (rumah susun sederhana milik),” kata Aning seperti dilansir dari Antara.

Menurut Aning, rusunami saat ini digagas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya di sembilan lokasi yang berada di tanah milik PT Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dengan model kerja sama dengan pihak ketiga. Informasi yang didapat kemungkinan rusunami pertama ada di area Wonorejo.

Namun, lanjut dia, konsep rusunami itu meski belum uji publik sudah clear. Hal itu karena YKP bersedia untuk bermitra dengan Pemkot Surabaya.   ”Semoga konsep kerja samanya bisa mengentaskan 6.000 antrean MBR yang belum punya rumah dan butuh rumah,” ujar Aning.

Aning mengingatkan warga rusunawa yang tercoret dari MBR dan harus keluar dari rusun dengan jeda waktu sembilan bulan betul-betul diverifikasi akurasi profilnya. Hal itu dilakukan agar tidak sampai menimbulkan permasalahan sosial baru.

”Karena banyak warga yang mengadu tercoret dari MBR dan harus keluar dari rusun,” terang Aning.

Sementara itu, anggaran rumah tidak layak huni (rutilahu) yang diajukan DPRKPP Surabaya begitu besar yakni Rp 124 Miliar untuk 3.500 rutilahu. Anggaran itu meningkat berkali lipat dari 2022 senilai 900 rutilahu.

”Kami berharap dengan peta data yang jelas masyarakat yang keluar dari rusun betul-betul dipastikan sesuai dengan kondisi ideal tercoretnya MBR,” ucap Aning.

Kepala DPRKPP Surabaya Irvan Wahyudrajad sebelumnya mengatakan, pembangunan sembilan rusunami di Surabaya yang dimulai pada 2023 dikhususkan untuk warga yang sudah lepas dari status masyarakat berpenghasilan rendah. ”Rusunami disiapkan sebagai opsi bagi warga yang sudah lepas dari status MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dan sebelumnya tinggal di rusunawa,” kata Irvan.

Menurut dia, warga yang sudah lepas dari MBR itu diharapkan bisa memiliki rumah seperti rusunami dengan angsuran rendah. Sehingga, rusunawa hanya sebagai transit untuk bisa memiliki rumah.

Irvan menyebutkan sembilan titik lokasi pembangunan rusunami bakal memanfaatkan lahan aset milik Pemkot Surabaya. Di antaranya di Tambak Wedi, Menanggal, Kedung Cowek, Bulak Banteng, Gunung Anyar, dan Medokan Ayu.

Editor : Latu Ratri Mubyarsah

Reporter : Antara


Artikel ini bersumber dari www.jawapos.com.