Firli Bahuri Lebih Baik Deklarasikan Diri Sebagai Capres Dibanding Gunakan KPK Sebagai Alat Politik

Firli Bahuri Lebih Baik Deklarasikan Diri Sebagai Capres Dibanding Gunakan KPK Sebagai Alat Politik

Firli Bahuri Lebih Baik Deklarasikan Diri Sebagai Capres Dibanding Gunakan KPK Sebagai Alat Politik

Organisasi gerakan antikorupsi Indonesia Memanggil atau IM57+ Institute menilai Ketua KPK Firli Bahuri menggunakan lembaga sebagai alat politik. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA – Organisasi gerakan antikorupsi Indonesia Memanggil atau IM57+ Institute menilai Ketua KPK Firli Bahuri menggunakan lembaga sebagai alat politik. Organisasi yang digerakkan oleh eks pegawai KPK itu pun meminta Firli segera mendeklarasikan diri sebagai Capres di 2024.

Ketua IM57+ Institute Mochamad Praswad Nugraha mengatakan Firli beberapa waktu yang lalu secara tiba-tiba kembali mengungkit desas desus perkara OTT lama yang terjadi pada 2011, yakni kasus Kardus Durian.

“Tentu menjelang pemilu, statement yang seolah-olah heroik dan tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Namun jika lebih jeli kami cermati, hal ini mencerminkan Firli Bahuri semakin tidak malu-malu lagi untuk menggunakan KPK agar dapat masuk ke dalam ranah politik, dengan menunjukan indikasi keberpihakan dengan afiliasi politik tertentu, dan secara tiba-tiba mengungkit kasus sebelas tahun yang lalu,” kata dia dalam siaran pers, Sabtu (29/10).

Praswad merasa heran dengan sikap Firli yang menutup mata dengan kasus-kasus megakorupsi.

Mantan penyidik KPK itu menilai lembaga antirasuah berbeda dengan institusi penegak hukum lainnya karena independensinya. Sangat penting bagi KPK menghindari politisasi perkara.

Sebab, apabila penanganan perkara yang dilakukan berdasarkan atas pesanan, maka unsur terpenting yaitu objektivitas menghilang. Akibatnya, adanya perlakuan yang tidak adil dalam penanganan perkara.

Praswad menganggap Firli terkesan terburu-buru dan berpura-pura tegas menyikapi kasus yang masih sangat jauh pembuktiannya. Di sisi lain, kasus yang sudah jelas-jelas terbukti dan sudah berkali-kali di ajukan sprindik pengembangan perkaranya dibiarkan terbengkalai.

“Itu semua tidak bisa dilepaskan dari motif adanya keterkaitan partai dan aktor politik tertentu. Korupsi Bansos adalah contoh nyata tidak adanya tindak lanjut padahal buktinya sudah terang benderang untuk ditindaklanjuti,” jelas dia.

Ketua IM57+ Institute Mochamad Praswad Nugraha merasa heran dengan sikap Firli Bahuri yang menutup mata dengan kasus-kasus megakorupsi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News


Artikel ini bersumber dari www.jpnn.com.