Kejati DKI  Tahan Tersangka Makelar Kasus Mafia Tanah Cipayung

Kejati DKI  Tahan Tersangka Makelar Kasus Mafia Tanah Cipayung

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta kembali melakukan penahanan terhadap tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait mafia tanah di Cipayung, Jakarta Timur.

Kali ini, tersangka yang ditahan berinisial J sebagai makelar tanah, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : PRINT-2663/M.1/Fd.1/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022.

Kasie Penkum Kejati DKI Jakarta, Ade Sofyansah mengatakan bahwa tersangka J mulai ditahan pada Rabu 19 Oktober 2022, selama 20 hari kedepan.

Diancam Mau Dilenyapkan oleh Tersangka Mafia Tanah, Dino Patti Djalal Ngadu ke Kapolda Metro Jaya

“Telah melakukan penahanan kepada Tersangka J selaku Makelar Tanah selama 20 hari terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan 7 Nopember 2022 di Rutan Tahanan Negara (Rutan) Salemba cabang Kejaksaan Agung,” kata Ade dalam keterangannya di Jakarta, Senin (24/10).

Diketahui, dalam perkara dugaan korupsi mafia tanah Cipayung, berawal pada 2018, Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta melakukan pembebasan lahan di Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur terhadap 9 pemilik lahan. Hal tersebut guna kepentingan pengembangan RTH (Ruang Terbuka Hijau) DKI Jakarta.

Namun dalam pelaksanaan pembebasan lahan di RT 008 RW 03, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dilaksanakan secara melawan hukum.

Selanjutnya, dalam proses pembebasan lahan tersebut telah dilakukan kerjasama antara tersangka J, LD, MTT dan tersangka HH. Sehingga lahan di Kelurahan Setu Cipayung dapat dibebaskan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta.

Dalam proses pelaksanaannya, para tersangka telah melakukan pengaturan harga terhadap 8 pemilik atas sembilan bidang tanah di Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur. Sebab pemilik lahan tersebut hanya menerima uang ganti rugi pembebasan lahan sebesar Rp 1.600.000 per meter.

Sedangkan harga yang dibayarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik lahan dengan rata-rata sebesar Rp 2.700.000 per meter.

Dengan demikian, total uang yang dibayarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI sebesar Rp 46.499.550.000 (Rp 46 miliar lebih).

Sementara total uang yang diterima pemilik lahan hanya sebesar Rp 28.729.340.317 (Rp 28 miliar lebih). Sehingga uang hasil pembebasan lahan yang dinikmati Tersangka J dan Tersangka lainnya sebesar Rp 17.770.209.683 (Rp 17 miliar lebih).

Pembayaran pembelian tanah dilakukan pada Agustus 2018, dimana terhadap pencairan tersebut, para tersangka menerima keuntungan yang tidak sah. Sebab dalam proses pembebasan lahan di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur melanggar Peraturan Gubernur Nomor 82 tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pasal yang disangkakan terhadap Tersangka J adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 13 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Polda Metro Jaya Bakal Beri Perlindungan ke Dino Patti Djalal Imbas Ancaman Mafia Tanah


Artikel ini bersumber dari www.jitunews.com.

error: Content is protected !!