Korban Kekerasan Seksual Kemenkop Ajukan Praperadilan SP3

Korban Kekerasan Seksual Kemenkop Ajukan Praperadilan SP3

Jakarta, CNN Indonesia

Korban kekerasan seksual di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) bakal mengajukan praperadilan atas SP3 atau penghentian kasusnya oleh kepolisian yang ditetapkan sejak 2020 lalu.

Tim pendamping keluarga korban dari LBH Apik Jawa Barat, Asnifriyanti Damanik menilai SP3 yang dikeluarkan Polresta Bogor tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang diatur dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Menurut Asni, UU TPKS tidak memperkenankan penyelesaian kasus di luar persidangan bagi korban.

“Korban memutuskan untuk mengajukan praperadilan terhadap SP3,” kata Asni di kantor Kemenkop UKM, Selasa (25/10).

Asni mengatakan pihaknya saat ini tengah berdiskusi dengan tim ahli lain, termasuk dengan Kemenkop untuk mempersiapkan praperadilan tersebut.

Sementara, Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual (JPHPKKS) yang turut hadir mendampingi korban menilai kasus tersebut tidak bisa dihentikan atau di-SP3. Sebab, kasus tersebut bukan delik aduan karena menggunakan Pasal 286.

“Jika pun ada kekurangan alat bukti atau saksi maka menjadi tugas kepolisian untuk mencari, menemukan, dan melengkapkan,” kata perwakilan JPHPKKS, Kustiah di kesempatan yang sama.

Sementara itu, Menkop UKM Teten Masduki berjanji pihaknya akan mengakomodir dan memenuhi semua tuntutan keluarga korban. Teten menyebut pihaknya telah membentuk tim independen untuk mendalami lebih lanjut kasus kekerasan seksual di lembaganya.

Tim nantinya juga akan bertugas menyusun aturan untuk mencegah kembali kasus kekerasan seksual ke depan.

“Saya sudah bertemu dengan bicara langsung dengan keluarga korban, kita akan mengakomodir seluruh tuntutan dari keluarga korban,” katanya.

Kasus dugaan kekerasan seksual di Kemenkop terjadi pada 2019 silam yang dilakukan oleh empat pegawai Kemenkop terhadap korban berinisial ND, pegawai honorer. Keempat pelaku masing-masing berinisial WH, ZP, MF, dan NN.

Kasus yang ditangani oleh Polresta Bogor itu sempat dihentikan setelah korban menyepakati usulan damai. Korban dan salah satu pelaku berinisial ZP disebut juga telah menikah pada Maret 2020.

Namun, korban membantah klaim Kemenkop. Melalui tim kuasa hukumnya, korban menyatakan ide pernikahan adalah atas usul kepolisian. Di sisi lain, keluarga korban juga tak pernah mengetahui penghentian kasus tersebut oleh kepolisian.

(thr/fra)


[Gambas:Video CNN]



Artikel ini bersumber dari www.cnnindonesia.com.