Memahami Dinamika Inggris Era Rishi Sunak

Memahami Dinamika Inggris Era Rishi Sunak

PEMERINTAHAN Britania Raya (United Kingdom/UK) kini dipimpin Rishi Sunak. Pejabat berusia 42 tahun itu memegang rekor sebagai perdana menteri (PM) termuda Inggris dalam dua abad terakhir. PM Sunak juga menjadi orang kulit warna (person of color) pertama yang memimpin jajaran eksekutif Inggris. Sejak 25 Oktober lalu dia menggantikan pendahulunya, PM Liz Truss, yang mundur setelah hanya sekitar 44 hari memimpin.

Yang menjadi pertanyaan banyak pihak adalah bagaimana kinerja ekonomi dan politik Inggris di bawah Sunak. Sebagian pesimistis. Sebab, dia bukan dipilih secara ”demokratis”. PM berdarah India itu sebelumnya adalah calon tunggal sehingga pemilihan tak dilangsungkan. Namun, kehadiran Sunak nyatanya relatif menenangkan tensi politik dan ekonomi Inggris.

Partai Konservatif mulai kembali solid. Sunak berhasil merangkul beberapa faksi yang sebelumnya bertentangan dengan dirinya. Sekaligus menggaet tokoh-tokoh senior untuk bergabung dalam jajaran kabinetnya. Politikus senior Jeremy Hunt, misalnya, kembali menjadi chancellor atau menteri keuangan Inggris. Sementara calon lawannya di perebutan kursi PM, Penny Mordaunt, didapuk sebagai leader of the House of Commons, kira-kira setara sekretaris jenderal DPR.

Sementara itu, ekonomi Inggris mulai menunjukkan kinerja positif. Nilai pound sterling kembali relatif menguat. Sementara permintaan surat utang Inggris (British gilt) mulai menggeliat. Pasar finansial secara umum mulai tenang setelah bergejolak di era PM Truss.

Pada saat itu Truss menetapkan kebijakan yang berfokus pada pengurangan pajak, yang umum disebut minibujet. Dengan kebijakan tersebut, gairah ekonomi UK, harapannya, meningkat lewat ekspansi bisnis dan investasi sehingga suplai barang dan jasa dapat ditingkatkan. Diketahui, Inggris saat itu –dan relatif saat ini– masih mengalami kenaikan harga-harga di berbagai pasar ekonomi, termasuk pangan, akomodasi, dan energi. Kenaikannya mencapai lebih dari 10 persen, angka tertinggi di Inggris selama 40 tahun terakhir.

Malang, kebijakan anggaran mini tersebut menimbulkan reaksi kurang baik, khususnya dari pasar finansial. Di luar dugaan, perputaran pound sterling melambat, imbas dari ketidakpercayaan pemodal pada kebijakan Truss. Dalam tekanan, Truss kemudian mengumumkan pembatalan kebijakan anggaran mini itu. Pemangkasan diganti peningkatan pajak. Ketidakpastian kebijakan itu akhirnya memaksanya mundur.

Tetap Hidup Normal

Meskipun demikian, di tengah dinamika ekonomi dan politik tersebut, UK tetaplah negara maju dan modern. Kegiatan sehari-hari warganya tak banyak terdampak. Misalnya, supermarket-supermarket tetap buka. Berbagai rumah sakit dan sekolah tetap berjalan normal. Layanan publik lainnya seperti kereta dan bus tetap beroperasi. Ajang olahraga, seperti Liga Primer Inggris, juga tetap berjalan normal.

Jelas, ada beberapa disrupsi. Contohnya, layanan kereta dan pos agak berkurang intensitasnya. Beberapa bisnis UMKM harus menutup gerai fisiknya karena harga sewa properti naik secara paralel dengan level inflasi. Akan tetapi, secara umum, berbagai layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial, tetap berjalan relatif normal. Pemerintah Inggris Raya bahkan masih sanggup memberikan berbagai subsidi, termasuk subsidi listrik dan universal credit, semacam bantuan langsung tunai, bagi mereka yang tertekan finansialnya akibat krisis.

Terkait pendapatan negara, pemerintah UK konsisten mengumpulkan sekitar 800 miliar pound sterling per tahunnya atau sekitar 36 persen dari PDB-nya. Jumlah itu didominasi hampir 90 persen dari pajak, khususnya pajak pendapatan, asuransi nasional, dan pajak nilai tambah.

Lalu bagaimana dengan masyarakat UK, yang katanya hanya bisa makan makanan sisa? Kabarnya, anak-anak hanya bisa makan karet? Tentu, krisis di Inggris tak semengerikan itu dan berita-berita heboh yang berseliweran di Indonesia. Sebab, pada dasarnya segala layanan di Inggris tak banyak berubah dan berjalan relatif normal.

Yang menjadi titik krusial adalah menurunnya kepercayaan publik (baca: pemodal, investor, dsb) pada pasar finansial Inggris. Kabinet Sunak sepertinya akan lebih hati-hati dalam mengambil kebijakan, khususnya agar tak berpotensi menimbulkan gejolak ekonomi maupun politik.

Kelihatannya, Sunak siap berkompromi dengan kenyataan dan mengambil berbagai kebijakan tak populer. Misalnya terus memberikan subsidi bagi masyarakat dalam kurun waktu tertentu ke depannya, sebuah arah kebijakan yang tak lazim dilakukan pemerintah beraliran ekonomi konservatif. Dinamika ekonomi dan politik Inggris itu pada akhirnya membuatnya punya setidaknya tiga PM dan lima menteri keuangan berbeda dalam tiga tahun terakhir (2019–2022).

Potensi Kerja Sama

Oleh beberapa pihak, Sunak dianggap sebagai figur yang mempertahankan tradisi dan bangga atas asal usulnya, yakni sebagai keturunan Asia dan beragama Hindu. Bagi Indonesia, sebagai negara yang juga punya kebanggaan serupa atas tradisi dan keagamaan, hadirnya Sunak seharusnya memunculkan potensi untuk membangun hubungan diplomatik lebih erat.

Di luar bidang ekonomi, kerja sama di bidang-bidang lain terbuka lebar, misalnya pendidikan dan kebudayaan. Setiap tahunnya, diketahui, Indonesia mengirim setidaknya 3.500 pelajar ke Inggris Raya. Dengan ini, contohnya, dapat diinisiasi pembukaan pusat riset dan kebudayaan Indonesia di kampus-kampus di Inggris. Entitas tersebut, misalnya, didanai lewat mekanisme pendanaan bersama (co-funding) antara Indonesia dan Inggris.

Inisiasi tersebut juga dapat melibatkan kegiatan-kegiatan diaspora Indonesia di UK yang telah menggeliat. Saat ini terdapat Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama di United Kingdom (PCINU UK) beserta lembaga think-tank Equator Initiative for Policy Research yang ini aktif mengenalkan pemahaman keislaman moderat dan keindonesiaan kepada publik Inggris. Juga ada asosiasi mahasiswa doktoral Indonesia di Inggris, Doctrine UK, yang aktif menyelenggarakan diskusi akademik, daring maupun luring.

Dengan difasilitasi entitas riset dan budaya di atas, khususnya lewat dukungan finansial dan manajerial, peran para diaspora tersebut akan lebih optimal. Selain mengeratkan hubungan Inggris-Indonesia, upaya-upaya semacam itu seharusnya akan membantu negara ber-Raja Charles III tersebut dalam menjalankan misinya sebagai negara yang menjamin keberagaman dan perdamaian dunia. (*)


*) MUHAMAD ROSYID JAZULI, Peneliti di Paramadina Public Policy Institute, mahasiswa doktoral di University College London, Inggris


Artikel ini bersumber dari www.jawapos.com.