Yusril soal Kasus Ijazah Jokowi Tak Kelar: Bisa Jadi Gorengan Politik

Yusril soal Kasus Ijazah Jokowi Tak Kelar: Bisa Jadi Gorengan Politik

Jakarta, CNN Indonesia

Penyelesaian isu ijazah palsu Presiden Jokowi dianggap belum tuntas. Padahal isu itu sebelumnya sempat ramai dibicarakan dan jadi bahan gunjingan di masyarakat.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra juga menyesalkan proses hukum yang tak tuntas tersebut. Menurutnya, kasus ini akan jadi ‘gorengan politik’. Pasalnya tak ada putusan berkekuatan hukum tetap terkait isu tersebut.

Untuk diketahui, Bambang Tri Mulyono orang yang melapor soal ijazah palsu tersebut memang telah mencabut laporannya. Di lain pihak dia justru ditahan atas kasus lain.

“Padahal putusan hukum yang inkracht van gewijsde dan menyatakan ijazah Jokowi asli atau palsu sangat penting, bukan saja untuk mengakhiri kontroversi politik mengenai soal itu, tetapi juga sangat penting untuk kepastian hukum agar kasus kontroversial ini berakhir dengan jelas,” ujar Yusril melalui pesan tertulis kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (29/10).

Terkait kasus ini, kedua pihak baik terlapor maupun pelapor sama-sama tak memberikan bukti kuat. Keduanya hanya membuat opini yang bisa membentuk berbagai persepsi di masyarakat.

Kata Yusril, jika dilihat dari segi hukum semua pernyataan yang dikeluarkan kedua pihak soal kasus ini tidak kuat. Kecuali jika pernyataan tersebut diungkapkan di bawah sumpah di pengadilan.

Yusril juga menyinggung alasan yang dibuat oleh pengacara Bambang soal tak bisa memberikan bukti karena ditahan. Menurut dia alasan itu terkesan aneh.

Sebab pengacara harusnya telah mengumpulkan bukti yang membuatnya yakin untuk memenangkan gugatan sebelum mendaftarkannya ke pengadilan.

“Jadi, saya juga bisa bertanya: apakah penahanan BTM hanya sebagai alasan untuk mencabut perkara atau kah memang sedari awal para pengacaranya tahu bahwa bukti-bukti yang akan dihadirkan di sidang nantinya kurang meyakinkan?” tutur Yusril.

Di sisi lain Yusril juga menyayangkan polisi yang malah memproses Bambang secara hukum setelah gugatan didaftarkan. Hal ini malah terkesan bahwa pemerintah menggunakan kekuasaan untuk membungkam lawan-lawan mereka.

“Walaupun penahanan ini tidak berkaitan dengan gugatan ‘ijazah palsu Jokowi’, namun langkah itu mengesankan pemerintah menggunakan kekuasaan bukan hukum dalam menghadapi BTM,” tandas mantan Menteri Kehakiman itu.

(tst/agt)


[Gambas:Video CNN]



Artikel ini bersumber dari www.cnnindonesia.com.